Terus meningkatnya kasus Covid 19 di DKI Jakarta dan jumlah ketersediaan fasilitas penanganan yang semakin menipis membuat Gubernur Anis Baswedan Mengeluarkan Kebijakan PSBB Jilid II. Tapi beberapa menteri mengkritik kebijakan tersebut. Di sini keistiqomahan pemerintah diuji.
Fasilitas kamar untuk penangan pasien covid 19 semakin hari semakin penuh. Jumlah kamar yang disiapkan terisi lebih dari 70 persen. Jika jumlah pasien yang membutuhkan fasilitas semakin meningkat maka ditakutkan kamar yang ada tidak cukup dan pasien tidak tertangani.
Pemerintah pusat sejatinya sudah mengambil kebijakan new normal dengan mengaktifkan lagi aktifitas masyarakat. Tapi aktifitas tersebut harus memenuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran penyakit covid.
Pemerintah mengambil langkah ini untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak akibat pandemi. Ekonomi memang sangat terpukul akibat wabah ini. Pembatasan aktifitas menjadi salah satu penyebab.
Baca juga: Anies Baswedan di Tengah Wabah Korona
Masalahnya adalah penerapan new normal ini dibuat saat pandemi belum menurut. Bahkan puncak penyebaran belum diketahui puncaknya.
Dampaknya pada penebaran diketahui kemudian setelah beberapa saat kebijakan normal baru diterapkan. Kasus meningkat dari ke hari. Total kasus sudah mencapai 200 ribu.
Salah satu sebab peningkatan kasus adalah semakin banyaknya tes yang dilakukan. Dan DKI Jakarta adalah daerah yang mempunyai kapasitas tes yang baik dibandingkan provinsi lain. Hanya Sumatera Barat yang menyamai.
Meningkatnya tes ini berdampak pada meningkatnya temuan kasus. Ini sejalan dengan analisa banyak ahli sebelumnya yang menyimpulkan bahwa belum banyaknya temuan kasus karena masih minimnya tes, bukan karena kasusnya memang sedikit.
Baca juga: Sedikit Tetapi Istiqomah Lebih Baik daripada Banyak Tetapi Cuma Sekali
Ketika kasus meningkat dan menipisnya jumlah fasilitas untuk penanganan maka DKI akhirnya menarik rem dengan cara menerapkan kembali PSBB. Ini sebenarnya sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Menjadi masalah ketika PSBB hendak diterapkan kembali beberapa menteri justeru mengkritik. Dan rata-rata alasan menteri yang mengkritik adalah ekonomi.
Di sinilah keistiqomahan pusat dalam penangan wabah diuji. Kita tunggu reaksi presiden.